info media
PONOROGO – Banyaknya kasus-kasus korupsi di Kabupaten Ponorogo, membuat sejumlah aktivis menyorotinya. Salah satunya yang dilakukan aktivis Kelompok Peduli Penegakan Hukum Ponorogo (KPPHP).
Puluhan aktivis ini menggelar demonstrasi dan menuntut pengusutan berbagai kasus dengan cara ziarah ke makam tokoh pendiri daerah itu dan berkirim surat pengaduan ke presiden melalui kantor Pos Indonesia wilayah Ponorogo, pada Selasa (17/5).
Aksi demo yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 itu mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Mengenakan pakaian adat berwarna serba hitam dipadu kaos motif garis yang menjadi ciri khas warok, aksi itu sempat menjadi perhatian masyarakat.
Saat massa bergerak menuju kantor pos guna mengirimkan surat ke pengaduan ke presiden serta beberapa lembaga tinggi negara.
"Kami menuntut penegakan hukum beberapa kasus korupsi yang sampai saat ini belum tuntas penanganannya," kata korlap aksi massa KPPHP Muhammad Yani di sela aksinya bejalan kaki dari ziarah di Makam Bethara Katong hingga kantor pos di Kota Ponorogo.
Menurut Yani, ada empat kasus menonjol yang menjadi perhatian publik Ponorogo saat ini, yakni kasus dana alokasi khusus (DAK), dinas pendidikan, dinas pertanian, RSUD Harjono Ponorogo dan dugaan kasus korupsi Humas Pemkab Ponorogo.
"Beberapa kasus memang sudah ditangani, namun semua tidak benar-benar tuntas," ujarnya.
Terkait dengan pengiriman surat yang di antaranya ditujukan kepada Pesiden Jokowi, Kejaksaan Agung dan KPK, Muhammad Yani mengatakan KPPHP berharap agar bisa segera dilakukan audit terhadap kasus-kasus yang belum terselesaikan di Ponorogo.
"Intinya supaya ada audit terhadap lembaga penegakan hukum di Ponorogo dalam mengusut kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Ponorogoi.
Usai menyerahkan surat pengaduan di kantor pos yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta Kota Ponorogo, massa kemudian bergerak menuju kantor kejaksaan negeri, polres dan terakhir di depan kantor DPRD Ponorogo.
Post a Comment